SARA, banyak pengamat mengisyaratkan kemungkinan besar akan kental mewarnai lagi Pemilu Kepala Daerah (PILKADA) 2018 serentak dan Pemilu 2019 ini. Ini disikapi tegas oleh Komisioner Komisi Pemilu Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari bahwa siapapun yang berkampanye menyoal SARA akan dikenakan sanksi diskualifikasi atau pembatalan calon.

Lantas, mengapa SARA begitu kuat menghantui proses PILKADA ini, pertama kita harus merefleksi kebelakang awal Republik Indonesia dan bangsanya ini terbentuk. Ijinkan saya menggunakan pisau analisa Perkembangan Organisasi Bruce Tuckmen, yakni dimulai dari fase Forming, Storming, Norming berujung Performing.

Indonesia ini unik, terbentuk dulu secara resmi bangsanya di 17 Agustus 1945, lalu barulah Presiden Indonesia kala itu Bung Karno (BK) dengan segenap daya dan upayanya melalui pidato pidatonya yang berapi api membangun karakter nasional.

Berbeda dengan negara negara lain, yang diawali dengan kesamaan suku bangsa lalu seiring waktu bersepakat membentuk suatu organisasi besar yang dinamakan negara. Dalam bahasa hukum kenegaraan, dari gemmeinschaft atau paguyuban bertransformasi menjadi gesselschaft atau patembayan.

Dr. Kun Nurachadijat, S.E., M.B.A.

Dalam khasanah psikologi massa kebersamaan kelompok yang kuat, bisa terbentuk dari kesamaan penderitaan atau kesamaan keberhasilan.

Dilihat dari psikologi ini, hemat saya, BK paham betul pola penyatuan kebangsaan itu. Ini diawalinya dengan kali pertama terinspirasi oleh tulisan tulisan dan didikan para pahlawan nasional (perintis) terdahulu sebut saja RM Tirto Adhi Surjo, Haji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto, Tan Malaka dan lainnya.

Mereka, para Pahlawan Nasional Perintis itulah yang sangat gencar dan gigih menggaungkan bahwa bangsa Nusantara mulai dari Aceh hingga Papua, dan P. Mianggas hingga P. Rote, sedang terzhalimi. Berdasar hal ini, ditataran praktis, BK dengan cemerlang menyadarkan bangsa Indonesia kala itu, kita sedang tertindas Belanda.

Atas inspirasi para pahlawan perintis, bahwa kita terjajah menderita, itulah kemudian merangsang timbulnya pergerakan pergerakan. Lalu dari sana terkristal rasa persatuan yang masih bersifat kearifan lokal itu menjadi menasional, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

Disimpulkan, Bangsa Indonesia merupakan persenyawaan dari seluruh suku suku bangsa, agama agama, ras dan antar golongan di nusantara yang sama sama terzhalimi oleh Belanda baik lahir maupun batin.

Sumpah Pemuda ini, suka tidak suka, disadari atau tidak telah teramat sukses dijadikan “Intangible asset” atau aset yang tidak terlihat oleh para pahlawan pendobrak kemerdekaan untuk fokus satu titik dalam berjuang, yakni Bangsa Indonesia bagaimanapun harus memiliki negara.

Sejarah mencatat apa yang para pahlawan kesuma bangsa, baik nasional maupun daerah, perjuangkan terwujud. Dengan titik kulminasi 17 Agustus 1945 yang dikemas secara gemilang dalam bentuk proklamasi oleh BK dan Bung Hatta.

Ringkasnya, Ibarat jabang bayi, bangsa Indonesia itu lahir 28 Oktober 1928 dan baru memperoleh Akta Kelahiran pada Proklamasi 17 Agustus 1945.

Sumpah Pemuda, dalam kaca mata manajemen modern, adalah fase awal dari Forming atau pembentukan Bangsa Indonesia. Lalu dengan ditandai Proklamasi 17 Agustus 1945, masuklah bangsa Indonesia ke fase Storming atau bahasa jaman now nya fase pacaran atau taaruf, saling mengenal.

Di fase ini BK bersama para bapak bangsa Indonesia lainnya gegap gempita berupaya untuk membangun Kebangsaan (istilah bekennya, National Character Building). Karakter Bangsa dengan hasrat menggebu bahwa ikatan sebagai Bangsa Indonesia jauh lebih kuat dari ikatan atas Suku, Agama, Ras & Antar golongan. Ini terlihat di salah satu TV swasta kemarin dalam programnya mengangkat peristiwa pertempuran laut Aru dalam rangka merebut New Guinea Baru (Papua sekarang) dari Belanda.

Berbondong bondongnya suka relawan yang rela mati asal Papua kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi pada Desember 1961 diperkhidmat oleh gugurnya Laksamana Pertama Jos Soedarso di laut Aru bersama KRI Macan Tutulnya di 15 Januari 1962, merupakan salah satu indikator keberhasilan terandal bahwa rasa ikatan kebangsaan sudah di atas ikatan SARA kala itu.

Fase Storming yang penuh peluh, derai air mata bahkan hingga darah bergelinangan pun akhirnya berakhir. Ditandai secara resmi kata “sementara” baik itu di Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) maupun Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), dihilangkan.

Secara formal kenegaraan, masuklah Indonesia ke fase berikutnya, fase Norming hingga sekarang.

Hanya sayang, fase storming Bangsa Indonesia itu berakhirnya tidak natural dan smooth landing melainkan dengan kemelut di medio 1965 yang meminta gugurnya para Pahlawan Revolusi, yang hingga kini pun masih menyisakan awan kelabu sehingga -kata orang Pasundan- masih “haneut haneut jahe”. Ini bila dilihat melalui kaca mata pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi, fase storming Indonesia terhenti terlalu cepat dan terburu buru bahkan terkesan dipaksakan.

Saking hingar bingarnya polemik seputar gugurnya Pahlawan Revolusi itu seolah terlestarikan secara kontinu, membuat bangsa Indonesia seakan insomnia total bahwa dulu pernah ada jalinan ikatan kebangsaan yang sangat kuat di atas ikatan SAR

A. Kembalinya New Guinea Barat ke dalam Republik Indonesia 1 Mei 1963 menjadi salah satu indikator utama untuk itu.

Implikasinya, Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019 esok, merupakan tolok ukur apakah jalinan ikatan Kebangsaan atau ikatan SARA yang lebih mengedepan.

Yang jelas, apabila ikatan SARA lebih mendominasi ketimbang Ikatan Kebangsaan, ini bukan saja menjadi hantu PILKADA melainkan juga membuat Bangsa Indonesia set back menjauh lagi dari fase terujungnya, yang seharusnya tinggal satu langkah lagi, fase Performing yakni merdeka, berdaulat, adil & makmur.

Mari berdemokrasi dengan niat agar Bangsa Indonesia masuk fase final, fase Performing, Adil Makmur yang diberkahi Rabb Maha Pengampun ( Baldatun Thoyibatun Wa Robbun Gofur). Mari kita sama sama satukan visi untuk itu.

(Ask not what the country can do for you but ask what you can do for the country)

Dr. Kun Nurachadijat.
Ekonom Iluni UI.
Praktisi Pemberdayaan SDM & Masyarakat.
Pengamat Pendidikan Universitas Pakuan.

Kepala Litbang Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia.
Keluarga Besar FKPPI.

Sekjend DPP Parfi.

Trainer Nasional Nilai nilai Dasar Perjuangan HMI.

Visi Merah Putih Founder.